BPBD Kebumen Dampingi BNPB Pantau Pelaksanaan Hibah Rehab-Rekon Jembatan Weton Kulon
BPBD Kebumen Dampingi BNPB Pantau Pelaksanaan Hibah Rehab-Rekon Jembatan Weton Kulon
KEBUMEN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen mendampingi tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kegiatan pemantauan lapangan pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Jembatan Weton Kulon, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Kamis (4/9/2025).
Pemantauan tersebut merupakan bagian dari program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah. Jembatan Weton Kulon menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian karena memiliki peran penting sebagai jalur penghubung masyarakat, baik untuk mobilitas sehari-hari maupun mendukung aktivitas perekonomian warga.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen bersama tim BNPB meninjau secara langsung progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan yang berlaku, serta penggunaan hibah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain meninjau pekerjaan fisik, tim juga melakukan koordinasi dan dialog dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kondisi di lapangan sekaligus memastikan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan sesuai target.
Salah satu perwakilan tim BNPB menyampaikan bahwa pemantauan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan Weton Kulon memiliki nilai strategis karena menjadi akses utama warga Kecamatan Puring dan sekitarnya,” ujarnya.
BPBD Kabupaten Kebumen terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Koordinasi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya dapat diselesaikan dengan baik, tetapi juga mampu meningkatkan keamanan dan ketahanan infrastruktur terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Melalui pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana, diharapkan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan optimal serta akses transportasi dan perekonomian warga dapat semakin terjamin.
---- Berita Terkait ----
